DPR Desak WTO Prioritaskan Negara Berkembang

DPR Desak WTO Prioritaskan Negara Berkembang

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI mendesak WTO untuk lebih fleksibel dan pragmatis dengan mengutamakan kebutuhan negara berkembang.

Liputan6.com, Jakarta Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendesak Parliamentary Conference (PC) WTO untuk lebih fleksibel dan pragmatis dengan mengutamakan kebutuhan negara berkembang untuk mengakselerasikan pembangunan di negara mereka.

"Walaupun memiliki kepentingan yang berbeda antara anggota WTO, kami mengharapkan anggota WTO dapat menunjukkan fleksibilitas dan pragmatis, serta mengutamakan kebutuhan negara berkembang untuk mengakselerasi pembangunan.” ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf.

Lebih lanjut, Nurhayati juga meminta komitmen seluruh negara-negara anggota terhadap keputusan MC-10 di Nairobi lalu.

Pada kesempatan tersebut, DPR RI menyambut baik diimplementasikannya Trade Facilitation Agreement (TFA) sejak 22 Februari 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua BKSAP menyampaikan, Perkembangan tersebut membuktikan bahwa walaupun sulit untuk mencapai kesepakatan dalam forum multilateral, WTO mampu memberikan perubahan.

Dia menambahkan, soal public stockholding harus menjadi salah satu deliverables dalam MC-11 mendatang, sesuai mandat informal meeting di Oslo pada Oktober tahun lalu.

“Isu pertanian merupakan bagian tak terpisahkan dari Bali Package. Jangan sampai isu ini dianggap sebagai tradeoff untuk negosiasi lain,” ujarnya.

Pertemuan Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (SC PC WTO) ke-38 di Brussels, Belgia digelar tanggal 9 Maret 2017, Indonesia diwakili oleh Ketua BKSAP Dr. Nurhayati Ali Assegaf dan Yoseph Umar Hadi. Anggota Steering Committee ini terdiri dari 30 perwakilan parlemen anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parlemen Eropa.

(*)

Rekomendasi